Ideologi Politik

BAB II PEMBAHASAN IDEOLOGI POLITIK Fungsi ideologi Karena memberikan pengesahan kepada pemerintah, ideologi membenarkan adanya status quo. Tetapi ideologi juga bisa digunakan oleh para pembaharu atau para pemberontak untuk menyerang status quo. Sekalipun pemerintah bisa menindas warga negaranya dengan menggunkan dalih “hak keutuhan raja” atau “kehendak sejarah”, tetapi para pemberontak bisa membenarkan tindak kekerasan mereka dengan berdasarkan pada prinsip “hak-hak dasar” atau “kehendak yang kuasa”. Ideologi yaang dianggap sarat dengan kepentingan kelas pekerja bukan tidak bisa digunakan untuk menentang kekuasaan negara borjuis, selain untuk mensahkan kekuasaan diktator terhadap kelas pekerja. Dengan membenarkan dasar etika pada pelaksanaan kekuasaan politik, ideologi juga bisa mempersatukan rakyat suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang berusaha mengubah negara. Ideologilah yang memungkainkan adanya komunikasi simbolis antara yang memimpin dan yang dipimpin, untuk berjuang bahu-membahu dremi prinsip bukan pribadi. Ideologi juga merupakan pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Dan ideologi memeberikan cara kepada mereka yang menginginkannya serta kepada mereka yang yakin akan arti keberedaannya dan tujuan tujuan tindakannya. Karenai itu keberhasilan suatu ideologi tertentu, sedikit banyaknya merupakan masalah keparcayaan yang lahir keyakinan yang rasional. Dan ini berlaku sama baik untuk ideologi yang bersifat demokratis atau otoriter. Usia ideologi Selama beberapa abad terakhir, organisasi dan tingkah laku politik telah dieperumit oleh perkembangan partai politik dan lembaga-lembaga yang khusus membuat undang-undang, administrasi, dan peradilan. Pada waktu lampau, struktur sosiala yang statis, perekonomian yang agraris, dan sebagian besar warga negara yang swasembada tidaklah banyak memerlukan pelayanan pemerintah pusat. Waktu itu pemerintahan masih sederhana karena masyarakat juga masih sederhana. Tapi kini, bukanlah kebetulan kalau pemerintah yang besar bisa ditemukan dalam masyarakat kota, dan didalam perekonomian yang telah memproduk barang-barang industri dan menyediakan pelayanan pada konsumen. Dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi itu, semakin banyak warga negara yang berpaling kepada pemerintah untuk pelayanan-pelayanan yang sebelumnya disediakan oleh keluarga, gereja, dan komunitas pertanian. Karena itu kemungkinan terjadinya konflik politik telah meningkat karena perkembangan ekonomi telah menciptakan nilai-nilai, sikap-sikap, dan kepentingan-kepentingan baru. Tumbuhnya ideologi yang eksplosif ini, terutama pada abad kesembilan belas dan dua puluh, mencerminkan adanya perubahan yang mendasar dalam cara hidup, organisasi masyarakat dan pemerintahan. Dari ideologi kiri ke kanan Kita sering menggambarkan suatu pemerintahan, ideologi, individu, atau kelompok tertentu sebagai “kelompok kiri” sedang yang lainnya sebagai “kelompokk tengah” atau “kanan”. Sesudah pecahnya Revolusi Perancis pada 1789, dan ketika raja dan parlemenn memperebutkan supermasi, para wakil yang duduk dalam Majelis Nasional Perancis mengelompokkan diri dalam badan tersebut sesuai keekstriman pandangannya. Para wakil yang sangat anti kerajaan duduk di ujung kiri, sedang penduduuk setia raja duduk di ujung kanan, dan kelompok-kelompok dengan pandangan yang lebih moderat duduk diantara mereka. Bahkan sekarang ini parlemen Perancis dan dalam badan-badan parlemen lain di dunia, partai yang memerintah dan pejabat-pejabat kabinetnya duduk disisi kanan ketua (parlemen), sedangkan partai-partai oposisi duduk disisi kirinya. Dalam dewan-dewan perwakilan rakyat yang menganut sistem banya partai, tempat duduk disusun dengan setangah lingkaran mengelilingi kursi ketua dewan, dan pengunjung yang ada dibalkon majelis akan bisa mengenali delegasi partai komunis yang biasanya duduk di ujungn paling kiri ketua dewan. Dari tempat yang tidak jauh dari ketua, tampak kelompok sosialis duduk disebeah kanan kelompok komunis. Di Perancis yang tradisi partai kirinya amat mewarnai konflik negara itu, partai dalegasi parlemen kerap memerlukan debatan yang sengit mengenai siapa yang harus didududkan didalam suatu posisi tertentu. Dalam politik seperti halnya agama, simbol-simbol dan upacara ritual seringkali mengalahkan haikikat kebijakan dan keyakinan. Anarkisme Kerusuhan Haymarket di Chicago tahun 1886, pembunuhan terhadap presiden William McKinley tahun 1901, dan kejadian-kejadian menggemparkan lainnya yang berkenaan dengan kekerasan yang bersifat anarki disekitar akhir abad kedua puluh telah meninggalkan kesan bahwa kaum anarkis adalah orang yang berambut panjang, berjanggut kasar, hingar-bingar dan menggenggam bom di tangannya. Penekannan kekerasan dalam ideologi yang bersifat anarki barangkali sebagiannya bisa sikaitkan dengan Mikhail Bakunin (1812-1876), yang terlahir dari keluarga aristokrat Rusia tetapi yang kemudian percaya bahwa kebebasan individu yang sepenuhya hanya bisa diwujudkan setelah negara dan lembaga-lembaga penopangnya dapat dihancur-leburkan. Selayaknyalah kalau kekerasan yang bersifat anarki silakukan sendiri oleh iindinidu-individu dan bukan oleh kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang menganut garis-garis besar rencana yang menyuruh untuk mewujudkan anarkisme. Meski begitu kaitan antara anarkisme dengan kekerasan merupakan pensifatan yang tidak tepat dari tradisi filsafat yang umumnya menolak sifat kekerasan. Akar pemikiran anarki mungkin bisa dilacak kembali ke zaman zeno of citium (abad 336-24 sebelum masehi) dan pada beberapa ajaran yang menolak kekerasan dari filsafat Stoic permulaan di Yunani kuno. Karena ajaran itu telah berkembang selama berabad-abad akibatnya anarkisme telah menjadi suatu pandangan yang ekstrim tentang kebebasan individu dan tentang organisasi sosial yang tanpa pengikat atau wewenang. Sebenarnya, kata “anarkisme berasal dari kata Yunani anarvhy, yang secara harfiah berarti :tidak mempunyai pemerintahan”. A. Wewenang Pangkal tolak pemikiran anarkisme sebenarnya sederhana saja, meski kata itu mengandung pengrusakkan. Satu-satunya wewenang yang mempunyai kekuatan moral dan keabsahan adalah wewenang yang oleh setiap individu diberikan kepada dirinya. Tak seorang[un yang bisa dipaksa untuk melakukan suatu tindakan kecuali tindakan yang berasal dari kemaunnya sendiri. Menurut konsep Rosseau tentang kedaulatan rakyat, para anarkis abad kedua puluh di Perancis (dihubungkan dengan majalah Le Monde libertaire dan La Liberation) berpendapat bahwa hak individu untuk mengatur dirinya sendiri tidaklah boleh dikesampingkan, dan tidak dapat pula di wakilkan. Pelaksanaan hukum yang bisa saja diwakilkan, tetapi tidak dalam pembuatannya. Pembuatan peraturan dan kebijakan adalah hak Tuhan. “setiap warga negara adalah pengatur dirinya sendiri” mungkin merupakan ciri yang paling lebar dari posisi kaum anarkis. B. Kebebasan dan Persamaan Jelas bahwa anarkisme menentang setiap pengekangan kelembagaan yang membahayakan kebebasan individu. Penekanan dalam pemikiran kaum anarkis tidak pada kekerasan dan tindakan langsung melainkan pada pendidikan dan kesadaran umum akan sifat nyata manusia. Dalam masyarakat desakecil Spanyol Selatan abad kesembilan belas, anarkisme petani amat demikian kuat, sehingga kaum anarkis mungkin bertanya: “bagaimana perubahan yang besar bisa terjadi? Tak seorangpun yang tahu. Tapi dalam hati petani merasa bahwa perubahan itu bisa saja terjadi asal saja semua orang bangkit pada saat yang sama”. Mengetahui kebenaran akan membuat semua manusia menjadi bebas, dan akan membuat ajaran kebenaran kaum anarkis menjadi besar, selain persamaan sebagai syarat kebebasan makin diperlukan. Dengan demikian dapat dimengerti akan imbauan anarkisme telah ada pada lapisan-lapidan terbawah dari para buruh dan petani, terutama para petani di Spanyol Selatan dan Italia. Bagaimana seharusnya masyarakat baru diorganisir? Sejauh masih ada organisasi, anarkisme akan terus mendesak asosiasi-asosiasi warga negara yang bebas dan spontan. Pada abad kedelapan belas dan semblian belas, William Godwin di Inggris, Pierre Proudhon di Perancis, dan Piotr Kropotkin serta Mikhail Bukunin yang kelahiran Rusia, telah mengemukakan asumsi pemikiran yang berbau anarki tentang manusia yang mempunyai kesadaran progresif, yang mempu menggunakan nalarnya dan bisa membebaskan diri dari kendala lembaga-lembaga yang sudah kuno dan perangainya seudah tidak cocok lagi. Berdasarkan kajian dan pengamatan lapangannya dalam bidang ilmu alam, Kropotkin membantah argumen kaum leberalis terutama yang diajukan Herbert Spencer, bahwa kelestarian spesies dan perkembangan evolusinya tergantung pada persaingan dan kepentingan pribadi. Bagi Kropotkin dan kaum anarki pada umumnya, kelestarian spesies binatang dan kemajuan sosial manusia tergantung pada gotong-royong dan kerjasama. Manusia tidak bisa bebas kalau hanya mengejar kepentingan sendiri saja; kecuali akan saling terkam. Dengan demikian tatanan sosial yang paling tinggi dan bermoral, sesungguhnya berasal dari setiap orang yang mempunyai pengetian yang besar kedalam saling ketergantungan dengan orang lain. Dan kebebasan serta keleluasaan dalam kesalingtergantungan merupakan satu-satunya sumber wewenang yang sah bagi diri individu. Komunisme Seperti anarkisme, “komunisme” juga sering memunculkan kesan menakutkan atau mengerikan dalam likiran orang. Kesan ini tampaknya lebih berasal dari politik, penafsiran politik media massa ketimbang dari ilmu politik. Kesan umum yang bersumber dari penggunaan kata komunisme yang kini salah kaprah itu sangatlah tidak menoong dalam memahami ideologi yang umurnya lebih tua dari anarkisme itu. A. Persamaan dan Kebebasan Untuk lebih mendayagunakan pengertian kita tentang kontinum ideologi, kita memulainya dengan menganlai kesamaan yang dimiliki komunisme dan anarkisme. Keduanya mempunyai cita-cita persamaan sosio-ekonomi dan politik, karena pemahaman dasar ini dipahaminya penting bagi kebebasan individu. Persamaan mutlak sama dengan kebebasan mutlak. Setiap sistem pemerintahan yang mengesampingkan tuntutan cita-cita ini adalah tidak sah. Namun, berbeda dengan anarkisme, komunisme tidak memandang semua bentik pemerintahan dan organisasi politik sebagai sesuatu yang paling tidak dikehendaki oleh semangat manusia dan kebebasan yang utuh. Bahkan dalam masyarakat komunis yang paling sempurna, beberapa bentuk organisasi politik masih akan tetap diperlukan. Tetapi keabsahanyaterletak pada persetujuan yang deberikan secara bebas dan partisipasi penuh sesama anggota masyarakat. Komunisme juga lebih rinci dari anarkisme didalam menyerang akibat-akibat buruk dari pemilikan pribadi. Bagi kaum komunis, pemilikan pribadi idak akan membawa ketimpangan sosial, ekonomi dan politik. Kalau kekayaan dan status sosial tidak terbagi secara rata, kekusaan politik juga demikian. Dan dimana ada ketimpangan, disitu pasti ada segelintir orang orang yang memeras dan menindas orang banyak. Karena itu persyaratan pentingn bagi kebebasan individu ialah persamaan ekonomi. Adapun cara mencapai persamaan ekonomi yang itu dengan menghapuskan hak milik pribadi yang sumber-sumber pokoknya perlu bagi kehidupan. Hal ini bisa dilakukan dengan kekuatan terrentu atas tanah. Meski begitu, terutama dalam masyarakat modern, pemilikan alat-alat produksi tidaklah mesti dipusatkan pada tangan segelintir orang, tetapi harus ditangan semua orang. Kaum komunis tidaklah menuntut bahwa semua orang harus sama dalam segala hal. Mereka mengakui bahwa bukan tidak mungkin ada berbagai perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain, yang tidak hanya meliputi perbedaan fisik yang kelihatan, tetapi juga perbedaan dalam pengajaran, kebudayaan, keberanian berusaha, kemampuan mencipta, kebutuhan emosional, dan anugerah spiritual. Karena itu mereka tidak menyatakan bahwa pria dan wanita adalah sama atau bahwa mereka harus dipersamakan. Malah sebaliknya mereka berpendapat bahwa kita mempunyai hak yang sama untuk mempertahankan badan kita dan pengrmbangan kreasi diri kita. Ketimbang material akan cenderung melahirkan perbedaan yang besar di antara kita. Perbedaan demikian tidaklah terliput dalam pengukuran kuantitatif, karena memang tidak ditopang oleh perbedaan-perbedaan kekayaan. Keunggulan seseorang dalam satu bidang kegiatan sesungguhnya diimbangi oleh kurangnya dibidang kegiatan yang lain. Dan bahwa pengambangan kualitas kerohanian kita secara bebas dan mulus perlu diikuti oleh suatu kondisi ekonoimi yang sama bagi semua orang. Tidak ada pemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Dan dalam hubungan ekonomi masing-masing memperoleh sesuai dengan kemampuannya, dan kebutuhannya. Prinsip dasar ideologi komunis ini mungkin bisa dilukiskan seperti berikut ini. B. Perjanjian Lama Dalam kitab 4 Perjanjian Lama dikemukakan bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan dan bahwa manusia tidak mempunyai hak milik yang mutlak. Tapi bahasa Yahudi untuk kata milik, nachala itu mengandung arti sebagai pewarisan moral, kewajiban sosial, dan modal material yang bisa dinikmati manusia secara sementara, bukan sebagai hak. C. Agama Kristen dan Kaum Utopis Harapan akan datangnya masyrakat yang lebih adil dan berakhirnya korupsi dan ketamakan juga telah mengilhami organisasi sosial dalam masa awal agama Kristen. Mereka berusaha mewujudkan cita-cita ini melalui prinsip komunis tradisional yang ada dalam agama dan kebudayaan nenek moyangnya, Yahudi kuno. Perkembangan kapitalisme setelah abad keenam belas dan tujuh belas telah merangsang banyak filosof, baik yang agamis maupun sekuler, untuk menjabarkan masyarakat yang terorganisir sesuai yang diinginkan oleh prinsip-prinsip komunis. Para penulis terkenal tentang risalah ini adalah Robert Owen di Inggris dan Charles Fourier serta Saint-Simon d Perancis. Di Amerika Serikat selama abad sembilan belas, rencana-rencan Utopis dilaksanakan dalam praktek, yang tentu saja keberhasilannya sesuai dengan keadaan masing-masing tempat. Masyarakat komunis utopis itu seluruhnhya atau terutama bersandar pada pertanian, dan anggotanya adalah para penganut berbagai aliran Kristen Fundamentalis, yang hanya terdiri dari para pria yang tidak kawin, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang kharismatik. Jenis msyarakat yang demikianlah yang tampaknya paling bisa bertahan ditengah-tengah perubahan yang cepat dan menentukan dalam dunia yang riil. Sosialisme Istilah sosialisme boleh dikatakan lebih spesifik dari berbagai cap yang dipakai dalam politik. Sebagian karena kata sosialisme kerap digunakan untuk menunjukan setiap ideologi kiri dari liberalisme dan konservstisme. Karena itu sosialisme bisa dikelompokan dengan anarkisme, komunisme. Selain sebagai ideologi kiri yang lain sperti sindikalisme (organisasi politiknya bersandarkan pada serikat-serikat buruh), anarko-silindarisme, trotskyisme dan semua jenis ideologi poltik Marxis. Banyak pemikiran politik yang diidentifikasikan dengan ideologi kiri lainnya yang juga patut dihargai karena telah memberikan ilham yang penting bagi perkembangan sosialisme modern. Manusia Sebagi Makhluk Sosial Menonjolnya beberapa bentuk pemikiran dan praktek sosialis sepanjang masa dan seatero dunia mungkin meruoakan akibat dari sifat yang paling dasar dari masyarakat itu sendiri: laki-laki, wanita, dan anak-anak hidup bersama dalam keluarga, desa, suku, kota, atau negar-bangsa. Karena itu batasan yang jelas terhadap hak individu sesuai dengan kewajiban sosial yang harus dilakukannya. Karena sifat dasar keberadaan manusia, mereka yang hidup dalam masyarakat tidak lagi menjadi individuyang asing. Cara orang bertingkah laku sudah tentu mempengaruhi kemungkinana pengnmabngan diri orang lain. Sebab itu, nebagara atau lembaga-lembaga pemerintahan yang sejenis muncul untuk mengatur konflik yang tak terhindarkan dari berinteraksinya warga negara, meski sebaliknya hal ini menuntut adanya suatu batasan terhadap hak-hak individu sesuai dengan inplikasi-implikasi sosial yang ditimbulkannya dan pada hakikatnya sosialime melulu berarti menempatkan kesejahteraan indiidu dibawah kesejahteraann seluruh masyarakat. Banyak orang mungkin yang akan sangat beruntung kalau kepentingan sedikit orang tidak diikutsertakan dalam kantong kesejahteraan orang banyak. Pelaksanaan prinsip umum ini sesungguhnya mengambil banyak bentuk, seperti berikut: Sosialisme Otoriter Sepanjang sejarahnya kebanyakan negara pada hakikatnya bersifat sosialis. Tetapi juga tidak salah kalau kebanyakan pemerintah telah sangat otoriter hubungan yang agak erat antara sosialisme dan otoriterisme ini, sebagai mana telah dikatakan sebelumnya, bahwa hubungan itu bukanlah hal yang diperlukan, tetapi merupakan akibat dari berbagai variabel yang melakukan persamaan-persamaan sosial. Tetapi apapun akibatnya, cirinya adalah jelas, bahwa sepanjang sejarahnya kebanyakan pemerintahan tanpa memandang sistem ekonominya atau ideologi yang menompangnya, telah ditandai oleh pemusatan kekuasaan ditangan elit-elit yang tidak bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat yang dikuasainya. Ada satu penjelasan yang sederhana kenapa otoritersme, baik yang bersifat sosialis atau yang bukan bisa bertahan. Yaitu karena elit penguasanya merasa yakin bahwa mereka lebih tahu akan kepentingan yang terbaik bagi rakyat daripada rakyatnya sendiri. Sosialisme Demokratis Potensi sosialisme demokratis berkembang bersamaan dengan semakin pekanya pemerintah terhadap masalah-masalah kapitalisme yang tidak diatur dan lebih terbukana terhadap perwakilan kelas pekerja dalam arena politik. Bilamana semua warga negara mempunyai hak untuk memilih, dan bilamana mayoritas warga negara merasa bahwa mereka secara ekonomi kurang diperhatikan, maka mayoritas pemilih mungkin akan memilih pejabat-pejabat negara yang menjanjikan perubahan yang menguntungkan mayoritas. Beginilah seharusnya demokrasi bekerja. Ini juga menjelaskan mengapa kapitalisme yang tidak diatur dan demokratis, paling tidak dalam jangka panjang tidak selaras. Meyoritas mungkin akan mengadakan tekanan terus menerus terhadapa pemerintah untuk melenyapkan ketimpangan dala persaingan ekonomi yang tidak di atur. Setelah itu lahirnya beberapa bentuk sosialime, antara lain sosialime demokratis. Tetapi persyaratan yang jelas untuk semua ini ialah hak seluruh warga negara untuk mengorganisasi perwakilan politik dari kepentingan-kepentingan ekonominya perwakilan politik yang mengambil bentuk partai-partai politik kelas pekerja dan serikat buruh. Pembaharuan dan Kompromi di Inggris Raya Di Inggris Raya, sebagai perbedaan, gerakan Chartis pada pertengahan abad keembilan belas dan sebagian besar kaum sosialis di awal abad kedua puluh menolal semua teknik-teknik revolusioner. Mereka tetap menuntut perluasan hak-hak pilih untuk organisasi serikat buruh, untuk pembentukan partai-partai politik kelas pekerja, untuk mengutamakan pendidikan daripada agitasi, dan bagi pembaharuan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara bukannya meghancurkan lembaga-lembaganya. Dan yang meggembirakan bagi perkembangan demokrasi, negara memberi repons secara tegas terhadap tuntutan-tuntutan ini. Di Inggris Raya tradisi monarki, aristokrasi, dan merkanitilisme membantu melunakan dampak permulaan kapitalisme dan juga dipakai sebagai presiden terhadap pengawasan pemerintah yang dipaksakan selama tahap perkembangan kapitalis yang lebih maju. Gagasan mengenai kewajiban mulia memaksa banya bangsawan pemilik tanah di Inggris mengajukan protes mengenai keadaan perkampungan yang kotor dan kondisi kerja karyawan pabrik yang tidak manusiawi. Bahkan partai Whig yang mewakili kelas pemilik pabrik dan saudagar-saudagar maju, mensponsori undang-undang pabrik yang pertama (1833) dan pembaharuan hak-hak orang miskin. Pada awal abad kedua puluh, partai liberal, yang kemudian didukung oleh pekerja tambang dan buruh pabrik, mengundangkan hukum asuransi penngangguran yang pertama (1911), undang-undang pertukaran buruh (the labor Exchanges Act) tahun 1909, dan undang-undang dewan perdagangan (Trade Boards Act) (Undang-undang upah-minimum), juga tahun 1909. Konsensus pada sosialisme. Jadi sosialisme demokratis lebih merupakan suatu praktek yang diterima di Inggris Raya daipada suatu teori. Intensitas semgangat Amerika selama Kontroversi mengenai rencana baru dalam sejarah Inggris hanya bisa ditandingi usaha memperjuangkan anggaran belanja, pajak dan usulan pembaharuan sosial David Llyod George (1909 sampai 1911) dan, pada awal rahun 1980-an, oleh program-program ekonomi yang dilaksanakan pemerintah konservatif Margaret Thatcher. Namun, kadang-kadang, orang Inggris menilai kegiatan pemerintah melalui apa yang dihasilkan bukannya melalui cap-cap ideologis yang biasanya dipakai dalam perdebatan politik. Mereka sangat mungkin untuk bertanya: “berhasilkah?” atau “berapa besar biayanya?” bukannya, “sosialismekah itu?” seperti diakui oleh seorang pimpinan konservatif, “sekarang kita semua sosialis. Persoalannya hanya sejauh mana sifat sosial itu”. Masa Depan Sosialisme Mereka yang menyebut diri sosialis demokrat, bagaimana pun, akan terburu-buru menambahkan bahwa aturan-aturan negara mengenai pelayanan kesejahteraan dan peraturan pemerintah mengenai garis-garis besar ekonomi tidak menjamin terqujudnya tujuan-tujuan dasar sosialis. Kebutuhan-kebutuhan dasar. Di Skandinavia, Eropa Barat, Jepang, dan negara-negara Anglo-Amerika, mayoritas besar warga negara membutuhkan kebebasan dari rasa takut yang semata-mata karena menginginkan kelangsungan hidup fisik. Sebagian besar warga negara dijamin mendapatkan makan cukup, kesempatan memperoleh pendidikan dasar, tempat tinggal yang layak, lingkungan kerja yang lumayan, liburan tahunan, hiburan dari berbagai tingkatan kebudayaan, sarana transportasi umum ataupun swasta, dan perlindungan terhadap bahaya pengangguran, rumah jompo, dan jaminan usia tua. Semua ini adalah prestasi besar, khususnya bila seseorang meneliti kondisi kehidupan sebagian orang di dunia industri hanya beberapa dasawarsa yang lalu. Menuju masyarakat humanis? Akan tetapi seberapa jauh kesempatan yang sama untuk pengembangan diri dan pribadi yang kreatid memenuuhi kenyataan sekalipun bagi hampir semua warga negara di negara-negara yang lebih maju industrinya dalam membawa bencana dan pengangguran, sejauhnamankah mereka lebih maju kearah masyarakat humanis dimana setiap nilai individu diukur oleh apa yang ia lakukan bukannya oleh siapakah dia atau bagaimana cara hidupnya? Oelh karena itu, sosialis demokrat dewasa ini terus menerus menekankan pentingnya organisasi, khususnya organisasi warga negara seperti konsumen, pegawai kantor (white-collar), profesional seperti guru sekolah, dan pegawai negeri, sebagai sarana tambahan yang mempengaruhi kebijaksanaan-kebijakasanaan pemerintah. Mereka juga peka tehadap dampak dehumanisasi dari birokrasi secara besar-besaran dalam semua bidang kehidupan temasuk bidang-bidang yang berkaitan dengan pembentukan kesejahteraan negara sekarang mereka cenderung untuk menolak nasionalisasi industri sebagai suatu alat penindas untuk menjamin tanggung jawab sosial dalam berusaha, dan mereka menyatakan bahwa pemilikan oleh pemerintah dan subsisdi-subsidi ekonomi hanya bisa dipakai apabila ada jaminan keuntungan perusahaan dan mengurangi resiko dalam persaingan usaha. Mereka tidak berusaha mencari “tingkat” penghhasilan warga negara, tetapi mereka menunjukan ketimpangan dari sistem pajak ”progresif” yang menguntungkan mereka yang sangat kaya daripada para pekerja pabrik yang menerima upah gaji pegawai kelas menengah. Dalam kenyataan, sejak perang dunia II, negara kesejahteraan dan sistem perpajakan yang berlaku di Amerika Serikat dan di sebagian besar negara Eropa Barat hanya menymbang sedikit pada redistribusiritas orang yang serba kekurangan yang disebut terakhir biasanya trbelenggu nasibnya oleh diskriminasi rasial secara relatif tidak di pengaruhi oleh program-program kesejahteraan yang telah diperkenlakan selama perkembangan industri maju. Ini juga untuk mengatakan bahwa dari perspektif sosialis demokratis, masih banyak yang peru dikerjakan sebaelum tujuan-tujuan mendasar dari sosialisme menjadi kenyataan bukan hanya suatu janji. Tetapi adalah juga suatu kebenaran bahwa sosialis demokratis, dalam menggambarkan jalan yang perlu ditempuh bisa mengambil beberapa perkembangan industri, pada mulanya lebih terkait diartikulasikan secara lebih baik daripada sosialisme ideologi liberalisme.